Pedoman Perhitungan Beban Kerja Guru Sesuai DAPODIK

Banyaknya pertanyaan tentang perhitungan beban mengajar guru yang berkaitan dengan penerimaan tunjangan menarik untuk dicermati kembali tentang peraturan yang menjadi dasar diakuinya beban kerja guru.

Semua guru, baik yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat harus memenuhi jam wajib mengajar minimal, yaitu 24 jam. Pemenuhan jam wajib mengajar terkait erat dengan pengajuan PAK (yang baru) yang diberlakukan tahun 2013.

Khusus untuk yang mendapat tugas tambahan, pemenuhan jam disesuaikan dengan PP 74 Tahun 2008. Pada Pedoman Penghitungan Beban Kerja Guru yang diterbitkan Dirjen PMPTK berkaitan dengan tugas tambahan guru dijelaskan sebagai berikut:

1. Tugas sebagai Kepala Sekolah ekuivalen dengan 18 jam, sehingga minimal wajib mengajar 6 jam
2. Tugas sebagai Wakil Kepala Sekolah ekuivalen dengan 12 jam, maka minimal wajib mengajar 12 jam
3. Tugas sebagai Kepala Perpustakaan ekuivalen dengan 12 jam, maka minimal wajib mengajar 12 jam
4. Tugas sebagai Kepala Laboratorium ekuivalen dengan 12 jam, maka minimal wajib mengajar 12 jam
5. Tugas sebagai Ketua Jurusan Program Keahlian ekuivalen dengan 12 jam, sehingga minimal wajib mengajar 12 jam
6. Tugas sebagai Kepala Bengkel ekuivalen dengan 12 jam, sehingga minimal wajib mengajar 12 jam
7. Tugas sebagai Pembimbing Praktik Kerja Industri ekuivalen dengan 12 jam, sehingga minimal wajib mengajar 12 jam
8. Tugas sebagai Kepala Unit Produksi ekuivalen dengan 12 jam, sehingga minimal wajib mengajar 12 jam

Selain tugas tambahan di atas, kegiatan pembimbingan siswa, termasuk kegiatan ekstrakurikuler, juga bisa dianggap sebagai kegiatan tatap muka. Khusus untuk wali kelas tidak dianggap sebagai tugas tambahan.

JADWAL UN SMA TAHUN 2014

 “BSNP mengusulkan agar UN SMA dilaksanakan pada tanggal 22 April,” ujar Musliar kepada Tempo, Rabu, 16 Oktober 2013. Ujian untuk tingkat SMP diperkirakan akan jatuh dua pekan setelah UN SMA 2014.
“Kami butuh waktu lebih banyak dari sebelumnya untuk memastikan persiapan ujian,” kata Musliar. Jeda dua pekan ini kata Musliar lebih panjang dibandingkan pelaksanaan UN tahun sebelumnya.

Wakil Menteri Pendidikan Musliar Kasim menyatakan Ujian Nasional 2014 direncanakan berlangsung pada April tahun depan. Berdasarkan rapat dengan Badan Standarisasi Nasional Pendidikan, Jadwal UN SMA diperkirakan jatuh pada pekan ketiga April.

Usulan tanggal pelaksanaan UN itu bakal disampaikan pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh. “Jadi tanggal ini masih dikaji, dan belum pasti.”
Dia berharap kisruh UN 2013 tidak terulang tahun depan. “Kami ingin pelaksanaan UN diperbaiki,” ujar Musliar.

Sebelumnya, Sekertaris Badan Standarisasi Nasional Pendidikan Ramli Zakaria menyatakan adanya perubahan istilah terhadap ujian nasional Sekolah Dasar 2014. Pelaksanaan ujian tingkat SD tahun depan bakal dilepaskan dari wewenang BSNP.

“Untuk SD, namanya tidak lagi ujian nasional, nanti kementerian yang memutuskan namanya,” ujar Ramli kepada Tempo, Selasa, 16 Oktober 2013. Dia menjelaskan, ujian akhir bagi SD akan tetap diadakan namun tidak lagi dilaksanakan oleh BSNP.

“Untuk ujian SD dikeluarkan dari wewenang BSNP, sedangkan UN SMP dan SMA tetap dilaksanakan,” ujar Ramli. Pelaksanaan ujian bagi sekolah dasar nantinya bakal diserahkan pelaksanaannya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Nilai UN dan rapor penentu pada SNMPTN 2014

Rektor Universitas Negeri Semarang Prof Fathur Rokhman menjelaskan nilai ujian nasional (UN) dan nilai rapor menjadi penentu dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri SNMPTN 2014.

 

Yang tidak kalah penting. Karena nilai UN murni dan nilai rapor sama-sama diperhitungkan dalam seleksi SNMPTN maka pelaksanaan UN SMA 2014 harus sesuai jadwal, terutama pengumumannya. Jangan sampai molor,” “Jadi, bukan hanya nilai rapor yang diperhitungkan. Memang agak berbeda dibandingkan dengan sistem penilaian SNMPTN tahun lalu,” kata Penanggung Jawab SNMPTN Panitia Lokal 42 Semarang itu di Semarang, Rabu.

Menurut dia, SNMPTN tahun lalu sebenarnya sudah mengintegrasikan UN 2014 SMA sebagai syarat masuk PTN, tetapi baru sebatas dilihat dari kelulusan siswa dalam UN, sementara nilai UN yang didapat belum diperhitungkan.

80 Tips dan Trik Gokil Sukses Menghadapi Ujian UN

Berbagai cara ditempuh pelajar-pelajar Nusantara untuk sukses menghadapi ujian, baik itu ujian MID, tengah semester, kenaikkan kelas maupun UN. Cara yang paling utama untuk sukses menghadapinya adalah belajar dengan giat dan berlatih juga.

Kali ini kami memberikan 80Tips dan Trik Gokil Sukses Menghadapi Ujian UN, yang unik dan bahkan membuat Anda tertawa terbahak-bahak. Cekibrot..

80 Tips dan Trik Gokil Sukses Menghadapi Ujian UN:

Soal Prediktif dan Evaluatif Untuk UN 2014

Jakarta -- Integrasi penggunaan Ujian Nasional (UN) sebagai syarat masuk perguruan tinggi negeri (PTN), melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) akan secara maksimal diberlakukan di 2014. Untuk itu, kualitas soal UN akan ditingkatkan menjadi bersifat evaluatif, dan prediktif.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengungkapkan, untuk tidak perlu adanya perdebatan antara soal prediktif, dan evaluatif pada UN. Hal itu disebabkan materi pembuatan naskah soal berasal dari kisi-kisi soal yang sama.

Menteri Nuh pun menegaskan tidak akan ada perbedaan mencolok terhadap jumlah soal evaluatif dan prediktif, karena akan ditentukan berdasarkan persentasi tingkat kesukaran soal UN tersebut. “Kita akan membuat persentase tingkat kesukarannya, dari sukar, sedang, sampai mudah, dan persentase belum dibuat, dan itu akan dirahasiakan,” ujar Nuh saat Konferensi Pers Akhir Tahun 2013 Kemdikbud, di Jakarta, kemarin sore (30/12).

Soal bersifat evaluatif jika menanyakan seputar materi pelajaran yang sudah dipelajari para peserta didik, selama duduk di bangku sekolah menengah atas. Sedangkan soal prediktif adalah soal yang memprediksi kemampuan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.

Pada akhir penjelasan mengenai UN 2014, menteri yang pernah menjabat sebagai rektor Institut Teknologi Surabaya ini mengungkapkan pihak Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN), selaku panitia SNMPTN, akan turut berpartisipasi dalam pembuatan naskah soal. “Nanti kita undang MRPTN untuk sama-sama membuat soal, selain memantau proses penggandaan, pelaksanaan, maupun memindai lembar jawaban siswa itu” tutupnya.

Sebagai informasi, penggunaan UN untuk SNMPTN di tahun 2014 merupakan gabungan nilai rapor yang sudah diberi bobot. Nantinya, nilai UN murni digunakan sebagai dasar seleksi SNMPTN. Adapun, bobot nilai ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi. Sedangkan, penggunaan UN untuk SNMPTN tahun lalu baru berupa syarat untuk diterima melalui SNMPTN

Wacana Model UN Tahun 2014

Ujian Nasional (UN) sebagai sarana untuk mengukur keberhasilan pendidikan di Tanah Air, terus memperoleh dukungan dari berbagai pihak disamping kritikan dari sementara pihak. Contoh dukungan diantaranya datang dari tokoh nasional Mantan Presiden RI Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla yang menurut pengamatan kami selalu tak kenal lelah dan kritik selalu berkomitmen mendukung keberadaan Ujian Nasional (Unas). Bahkan ketika beliau masih menjabat Wapres, terus mendukung dengan menggulirkan gagasan-gagasan cerdas diantaranya dengan ide menaikkan standar kelulusan UN secara bertahap dengan mencontohkan pelaksanaan UN di sejumlah negara tetangga, termasuk negeri Jiran Malaysia.

Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla sebagai salah satu pemangku pendidikan yang mengikuti Konvensi Ujian Nasional (UN) akhir September turut memformulasikan model penyelenggaraan UN yang relibel, transparan, dan akuntabel. Bahkan beliau tampil sebagai pembicara kunci pada konvensi UN. Menurutnya kehadiran peserta konvensi memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencerdaskan bangsa. Kemajuan suatu bangsa, dapat dijalankan apabila mempunyai nilai tambah dan kultur yang dikembangkan. Pondasi dasarnya adalah pendidikan yang baik.

Dukungan juga datang dari Pakar pendidikan Prof. DR. H. Arief Rachman, M.Pd, pakar pendidikan yang turut menyetujui adanya standar nasional. Arief mengatakan, selama beberapa tahun penyelenggaraannya, UN telah banyak mengalami perbaikan. Dia menganggap pemerintah telah mengakomodir pertimbangan kondisi di daerah dan keadaan guru yang sangat berbeda-beda. “ Itu sebabnya ia menganggap ujian nasional ini penting dan perlu. Beliau tetap mendukung UN tetap dilaksanakan dengan alasan:

Pertama, secara politis, untuk menyatukan kekuatan para murid, para guru, dan semua insan pendidikan di dalam suatu suasana NKRI, yang menegakkan kebersamaan dan kedaulatan RI.

Kedua, secara filosofis dan akademis tidak ada jenjang pendidikan yang tidak diselesaikan dengan sebuah evaluasi.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud, Ibnu Hamad dalam tulisannya menyampaikan bahwa Konvensi Ujian Nasional (UN) telah usai dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dari tanggal 26 sampai dengan 27 September 2013. Konvensi berhasil menyepakati bahwa UN tetap dilaksanakan, sebagai pelaksanaan satu dari dari 8 (delapan) standar pendidikan nasional, yaitu standar evaluasi. Para peserta juga sepakat bahwa penyelenggaraan UN harus kredibel, reliabel, dan akuntabel.

Tahun Depan Gaji PNS, TNI, Polri Naik 6%

Pemerintah kembali menaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil serta anggota TNI dan Polri sebesar 6% tahun depan untuk mengantisipasi laju inflasi. Besaran kenaikan pun disesuaikan dengan laju inflasi 2014 yang ditargetkan sebesar 4,5%.

"Kenapa kenaikan gaji 6% karena inflasi diperkirakan 4,5% jadi secara riil incomenya masih naik 1,5%," kata Menteri Keuangan Chatib Basri saat jumpa pers Nota Keuangan RAPBNP 2014 di kantor pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8) malam.

Dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menyebutkan gaji pegawai pensiunan pun direncanakan naik 4% sebagai komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk aparatur negara dan pensiunannya.

SBY mengatakan pemerintah juga akan mempertahankan pemberian gaji dan pensiun bulan ke-13 yang dibayar pada pertengahan tahun anggaran. "Dengan kebijakan itu, serta pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam RAPBN 2014, alokasi anggaran belanja pegawai kami rencanakan Rp 276,7 triliun atau meningkat 18,8% dari belanja pegawai dalam APBN-P 2013," katanya.